Portal Hiburan – Perintah Mendagri ke Sudewo muncul di tengah meningkatnya kemarahan warga Pati yang menolak kebijakan kontroversial dari bupati baru mereka. Awalnya, Bupati Sudewo yang baru dilantik pada 18 Juli 2025 memberlakukan kebijakan menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen. Kebijakan ini langsung menuai penolakan luas dari masyarakat, terutama karena disosialisasikan dengan pendekatan yang dinilai arogan. Bahkan saat protes mulai bermunculan, Sudewo justru menantang balik warga, sebuah sikap yang akhirnya memicu ledakan amarah kolektif. Aksi besar-besaran pun pecah pada 13 Agustus 2025 dengan puluhan ribu warga turun ke jalan menuntut agar Sudewo mundur. Perintah Mendagri muncul setelah situasi semakin tidak terkendali dan selebaran ajakan aksi demo jilid II mulai menyebar luas. Dalam suasana yang makin panas, pernyataan Mendagri menjadi sorotan nasional. Isinya menekankan agar Sudewo lebih santun dalam berkomunikasi dan menjalankan pemerintahan sesuai aturan.
Isi Perintah Mendagri ke Sudewo dan Respons terhadap Aksi Demo
Perintah Mendagri ke Sudewo disampaikan langsung oleh Tito Karnavian di Gedung DPR Senayan pada 18 Agustus 2025. Dalam pernyataannya, Tito menegaskan bahwa komunikasi antara pemimpin dan masyarakat harus dilakukan dengan cara yang lebih santun. Ia menyindir sikap Bupati Sudewo yang sempat menantang warga saat terjadi penolakan terhadap kenaikan PBB-P2. Tito juga menanggapi rencana unjuk rasa jilid II yang viral di media sosial. Ia meminta masyarakat untuk tidak bertindak anarkis dan mengingatkan bahwa penyampaian pendapat dijamin undang-undang, namun tetap harus melalui jalur damai. Selain itu, Tito menegaskan bahwa mekanisme pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Prosedurnya harus melalui DPRD dan dikaji oleh Mahkamah Agung, sebagaimana pernah terjadi di Kabupaten Jember beberapa waktu lalu. Dalam situasi memanas seperti ini, pesan dari Mendagri dimaksudkan sebagai pengingat agar setiap pihak menjaga ketertiban dan tidak mengambil tindakan yang memicu konflik baru.
“Baca juga: Tidak Disangka! Lokasi Pusat Gempa M 4,8 di Sulawesi Utara Bikin Merinding”
Akar Masalah: Kenaikan Pajak dan Reaksi Warga Pati
Inti dari gejolak besar yang terjadi di Kabupaten Pati berasal dari keputusan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan hingga 250 persen. Langkah ini langsung mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap terlalu membebani di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. Reaksi keras bermunculan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, pedagang, hingga tokoh masyarakat. Saat aksi protes mulai bergulir, publik dikejutkan oleh respons Bupati yang dinilai tidak bijaksana karena justru menantang warga secara terbuka. Tindakan itu menjadi titik balik yang memperbesar kemarahan. Akhirnya unjuk rasa besar pun terjadi dan menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Meski akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan, kepercayaan warga sudah terlanjur hilang. Dalam waktu singkat, gerakan masyarakat meluas dan memunculkan gelombang aksi lanjutan. Pati yang biasanya tenang kini menjadi titik panas nasional yang menunjukkan bahwa keputusan sepihak dari pemimpin dapat memicu ledakan sosial yang serius.
“Simak juga: Dihujat Netizen karena Gaun Lilac, Elle Ferguson Balas dengan Gaya yang Bikin Kaget!”
Dinamika Politik: DPRD Turun Tangan dan Pansus Dibentuk
Tak hanya masyarakat yang bereaksi, DPRD Kabupaten Pati juga mulai mengambil langkah serius menghadapi krisis politik ini. Dalam waktu singkat, pembentukan Panitia Khusus atau Pansus untuk pemakzulan Bupati Sudewo disetujui oleh sebagian besar anggota dewan. Langkah ini diambil karena DPRD menilai bahwa situasi sudah tidak lagi kondusif dan perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Bupati. Pembentukan pansus ini membuka jalur konstitusional untuk memberhentikan kepala daerah jika ditemukan pelanggaran serius. Meskipun belum ada hasil final, keputusan DPRD ini menunjukkan bahwa tekanan politik terhadap Sudewo semakin menguat. Pansus diharapkan dapat bekerja secara objektif dan menyeluruh dalam mengumpulkan data serta mengevaluasi kebijakan yang memicu keresahan. Dalam sistem pemerintahan daerah, keberadaan DPRD menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Situasi ini memperlihatkan bahwa dinamika politik lokal kini telah menjadi perhatian publik dan media nasional secara luas.
Gelombang Viral di Media Sosial dan Simbol Ketegangan Daerah
Selebaran ajakan unjuk rasa jilid II yang beredar di media sosial langsung menyulut atensi publik secara nasional. Aksi demonstrasi yang rencananya digelar pada 20 Agustus 2025 menjadi topik utama di berbagai platform digital. Tagar seperti LengserkanSudewo dan PatiMelawan trending di berbagai lini masa. Berbagai video unjuk rasa pertama yang menampilkan kericuhan juga terus disebarkan. Media sosial menjadi wadah bagi warga mengekspresikan kekecewaan sekaligus menyatukan kekuatan kolektif. Dalam narasi digital ini, Bupati Sudewo menjadi simbol pemimpin yang kehilangan dukungan dalam waktu singkat. Reaksi netizen sangat bervariasi, mulai dari sindiran, dukungan moral kepada warga Pati, hingga analisis hukum soal mekanisme pemakzulan. Dalam waktu singkat, konflik lokal berubah menjadi konsumsi nasional. Ini membuktikan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ruang mobilisasi politik dan kontrol terhadap pejabat publik. Gejolak yang terjadi di Pati kini menjadi cermin dinamika demokrasi yang tumbuh lewat tekanan publik secara digital.
