Portal Hiburan – Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, menjadi sorotan publik setelah mengungkap rencana pemerintah untuk melakukan penangkapan besar-besaran terhadap kelompok yang disebut sebagai mafia perdagangan di Indonesia. Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin 20 Oktober, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah mengantongi nama-nama pelaku yang diduga terlibat dalam praktik penyelundupan dan under invoicing yang merugikan negara. Aksi ini disebut akan menyasar sektor-sektor vital seperti tekstil dan baja yang selama ini menjadi ladang penyelundupan. Purbaya menilai langkah ini penting untuk membersihkan sistem ekonomi dari praktik curang sekaligus memperkuat penerimaan negara. Pemerintah bertekad menegakkan integritas dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara dengan cara menindak tegas pihak-pihak yang merusak perekonomian nasional melalui cara ilegal.
Purbaya Fokus Hancurkan Jaringan Penyelundupan
Purbaya menegaskan bahwa operasi besar ini akan menargetkan langsung jaringan penyelundupan yang telah lama merugikan keuangan negara. Menurutnya, para pelaku telah memanfaatkan celah dalam sistem bea cukai untuk menghindari pembayaran pajak dan kewajiban impor yang seharusnya dibayarkan. Mereka disebut menggunakan modus under invoicing dengan melaporkan nilai barang yang lebih rendah dari harga sebenarnya demi mengurangi beban pajak. Purbaya menyebut praktik tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keadilan ekonomi karena menghambat pertumbuhan industri dalam negeri yang jujur dan patuh aturan. Pemerintah telah menyiapkan langkah hukum yang tegas dan tidak akan memberi ruang kompromi kepada pihak yang terbukti terlibat. Langkah ini juga diharapkan menjadi efek jera agar pelaku lain tidak berani mengulangi tindakan serupa di masa mendatang.
“Baca juga: Kasus Influenza A Meledak di Indonesia, Epidemiolog Ungkap Cara Ampuh Cegah Penularan!”
Pembersihan Internal di Kementerian Keuangan
Selain memburu mafia perdagangan dari luar, Purbaya juga memimpin proses pembersihan di dalam tubuh Kementerian Keuangan sendiri. Ia menegaskan bahwa pembenahan tidak hanya berhenti pada pihak eksternal tetapi juga menyentuh aparatur internal yang nakal di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya mengatakan bahwa sikap tegas ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi di lingkungan kementerian. Langkah ini mencerminkan tekad pemerintah dalam membangun kultur kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya, pemberantasan penyimpangan internal merupakan fondasi penting untuk menciptakan lembaga keuangan yang kredibel dan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Simak juga: Resep Gohyong Cikini Viral: Camilan Legendaris Ini Bikin Orang Rela Antre Sejam!”
Layanan Aduan Masyarakat Lewat Lapor Pak Purbaya
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan publik, Purbaya meluncurkan layanan pengaduan resmi bernama Lapor Pak Purbaya. Melalui nomor WhatsApp 0822 4040 6600, masyarakat dapat melaporkan berbagai masalah terkait pajak dan bea cukai termasuk perilaku petugas yang dianggap menyimpang. Langkah ini memperlihatkan pendekatan baru pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Purbaya berharap program ini mampu mempercepat deteksi masalah di lapangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan kepabeanan. Ia menilai partisipasi warga menjadi kunci untuk membangun lingkungan administrasi yang bersih dan efisien. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secara profesional agar masyarakat merasa memiliki peran aktif dalam memberantas praktik kecurangan di sektor keuangan negara.
Komitmen Pemerintah Berantas Kebocoran Ekonomi
Langkah besar yang dipimpin oleh Purbaya menegaskan arah baru pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa pemberantasan mafia ekonomi menjadi bagian penting dari strategi pembangunan yang berkeadilan. Pemerintah kini berfokus memastikan setiap rupiah pajak dan bea masuk benar-benar diterima oleh negara. Purbaya menyoroti bahwa kebijakan tegas ini akan meningkatkan pendapatan dan memperbaiki sistem keuangan nasional. Kebijakan tersebut juga mendorong iklim investasi yang sehat karena terciptanya persaingan yang lebih adil. Dengan semangat reformasi, pemerintah memperlihatkan keberanian politik dalam menegakkan keadilan ekonomi. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sistem ekonomi yang bersih dan transparan. Pemerintah bertekad agar kebijakan ini berpihak pada kepentingan rakyat luas di seluruh Indonesia.
